Kekuatan Itu Bernama Akreditasi

         ”Oh tidak ada, ngga ada punishment, punisment-nya hanya itu apakah akreditasinya bernilai c, b atau a. Atau mungkin punisment dari masyarakat ada, sanksi moral dari masyarakat apa? masyarakat tidak mungkin masuk ke prodi atau perguruan tinggi yang akreditasinya c atau mungkin yang tidak terakreditasi. Gitu aja” Dr. Nawari Ismail, M.Ag menjawab pertanyaan wartawan sundream-news.com, Mugi Santosa, ketika diwawancarai setelah melakukan visitasi (visitasi/vi·si·ta·si/ n kunjungan-KBBI) lapangan di Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia (IAI ALAZIS) untuk Fakultas Dakwah, Program Studi (Prodi) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) pada minggu (12/6) di kampus IAI ALAZIS, Indramayu. Jawaban ini diberikan waktu ditanya apakah nanti akan ada semacam punishment dari BAN-PT apabila sebuah Pergurun Tinggi, Fakultas, atau Prodi mendapat nilai rendah bahkan tidak ter-akreditasi[1].

        

Doktor yang Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Periode 2014-2016 lebih jauh menerangkan bahwa BAN-PT itu mempunyai fungsi yang disebut sebagai petugas Standar Penjaminan Mutu Eksternal, beliau menyebutnya ‘orang luar’ yang hanya melakukan penilaian terhadap objek yang dinilainya yaitu perguruan tinggi dengan fakultas dan prodi-prodinya. Ada dua kemungkinan tanggapan dari masing-masing instansi yang dikunjungi, pertama, visitasi ini dianggap hanya sebagai pemenuhan kebutuhan administratif belaka, dan yang kedua adalah bagaimana penilaian akreditasi ini dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga menjadi ‘kekuatan’ yang benar-benar bisa menarik minat calon mahasiswa untuk berkuliah di perguruan tinggi yang dimaksud.

---

[1] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian akreditasi/ak·re·di·ta·si/ /akroniméditasi/ n 1 pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu; 2 pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya wewenang seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya.